PEKANBARU, GORIAU.COM - Salah satu permasalahan produktifitas kelapa sawit di Riau adalah sumber benih yang tidak berkualitas. Hal itu terutama dialami oleh para petani swadaya yang tidak memiliki dana yang kuat untuk membangun sebuah usaha perkebunan. Mereka beralasan bahwa mahalnya sumber benih berkualitas mengakibatkan mereka lari ke benih tidak berkualitas.
Untuk menyiasati hal itu, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Drs H Zulher MS, saat dihubungi Minggu (13/7/2014) siang menyarankan kepada petani untuk menangkar sendiri bibit berkualitas tersebut. Dia mengungkapkan penangkaran bibit itu tidak serumit yang dipikirkan petani. Apalagi Dinas Perkebunan Provinsi Riau telah memiliki sebuah Unit Pelayanan Teknis (UPT) Balai Benih yang dapat menjadi wadah konsultasi bagi petani yang berminat untuk menangkar sendiri bibitnya.
''Penangkaran bibit tersebut tidak rumit, yang terpenting petani mengetahui tata cara penangkarannya. Dan kita dari Disbun Riau siap membimbing petani yang ingin menangkarkan bibit untuk kebutuhannya. Bahkan petani tersebut dapat juga menjadikan penangkaran bibit berkualitas ini sebagai sumber usaha baru untuk menambah pendapatannya selama proses penanaman kelapa sawit,'' ujar Zulher.
Zulher juga menjelaskan bahwa biaya pembelian kecambah, polybag, tanah hitam atau yang lainnya sama dengan biaya pembelian bibit tidak berkualitas.
''Rata-rata harga kecambah yaitu diantara Rp 7.000-10.000/kecambah. Ditambah dengan pembelian Polybag, tanah hitam atau yang lainnya maka harganya masih dibawah harga bibit tidak berkualitas yang berada di kisaran angka Rp 15.000/batang,'' ujar Zulher.
Untuk sumber benih berkualitas, selain berasal dari PPKS Medan beberapa perusahaan swasta di Riau telah mengembangkan sumber benih yaitu PT. Tunggal Yunus Estate (Topaz), PT. Damimas Sejahtera (Sinar mas) dan PT. Sains (Salim Group).
Ditanya tentang seberapa besar minat petani untuk meminta rekomendasi pembelian kecambah kepada Dinas Perkebunan Provinsi Riau, dia mengungkapkan bahwa hingga kini pelaku usaha perkebunan yang meminta rekomendasi cukup banyak. Namun disayangkan petani swadaya yang meminta rekomendasi masih terbilang sedikit. Yang paling banyak meminta rekomendasi adalah perusahaan, penangkar swasta atau para petani yang memiliki modal kuat.
''Jika selama ini alasan petani tidak mau melakukan penangkaran karena mereka hanya butuh sedikit atau modalnya tidak besar. Petani dapat membuat kelompok tani (Poktan). Umpamanya dalam suatu desa atau kecamatan ada 50 petani yang ingin membuka lahan baru, replanting atau revitalisasi maka dapat membentuk kelompok. Dan jika berlebih bibit yang ditangkarkan, mereka dapat menjual bibit mereka tersebut kepada petani lainnya,'' ujar Zulher.
Zulher pun berharap kepada petani dapat menjadi petani yang mengedepankan visi perkebunannya jauh ke masa depan. Jangan sampai karena alasan tidak punya dana maka dibeli bibit tidak berkualitas, sehingga mereka akan merugi puluhan tahun.
''Jika ingin maju, memang petani harus kreatif, berani dan mau dibimbing pemerintah. Apalagi dengan biaya penangkaran sendiri yang harganya masih dibawah harga pasaran bibit non berkualitas maka tidak alasan sebenarnya bagi petani untuk membeli bibit tidak berkualitas,'' tegas Zulher. (rls)
Untuk menyiasati hal itu, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Drs H Zulher MS, saat dihubungi Minggu (13/7/2014) siang menyarankan kepada petani untuk menangkar sendiri bibit berkualitas tersebut. Dia mengungkapkan penangkaran bibit itu tidak serumit yang dipikirkan petani. Apalagi Dinas Perkebunan Provinsi Riau telah memiliki sebuah Unit Pelayanan Teknis (UPT) Balai Benih yang dapat menjadi wadah konsultasi bagi petani yang berminat untuk menangkar sendiri bibitnya.
''Penangkaran bibit tersebut tidak rumit, yang terpenting petani mengetahui tata cara penangkarannya. Dan kita dari Disbun Riau siap membimbing petani yang ingin menangkarkan bibit untuk kebutuhannya. Bahkan petani tersebut dapat juga menjadikan penangkaran bibit berkualitas ini sebagai sumber usaha baru untuk menambah pendapatannya selama proses penanaman kelapa sawit,'' ujar Zulher.
Zulher juga menjelaskan bahwa biaya pembelian kecambah, polybag, tanah hitam atau yang lainnya sama dengan biaya pembelian bibit tidak berkualitas.
''Rata-rata harga kecambah yaitu diantara Rp 7.000-10.000/kecambah. Ditambah dengan pembelian Polybag, tanah hitam atau yang lainnya maka harganya masih dibawah harga bibit tidak berkualitas yang berada di kisaran angka Rp 15.000/batang,'' ujar Zulher.
Untuk sumber benih berkualitas, selain berasal dari PPKS Medan beberapa perusahaan swasta di Riau telah mengembangkan sumber benih yaitu PT. Tunggal Yunus Estate (Topaz), PT. Damimas Sejahtera (Sinar mas) dan PT. Sains (Salim Group).
Ditanya tentang seberapa besar minat petani untuk meminta rekomendasi pembelian kecambah kepada Dinas Perkebunan Provinsi Riau, dia mengungkapkan bahwa hingga kini pelaku usaha perkebunan yang meminta rekomendasi cukup banyak. Namun disayangkan petani swadaya yang meminta rekomendasi masih terbilang sedikit. Yang paling banyak meminta rekomendasi adalah perusahaan, penangkar swasta atau para petani yang memiliki modal kuat.
''Jika selama ini alasan petani tidak mau melakukan penangkaran karena mereka hanya butuh sedikit atau modalnya tidak besar. Petani dapat membuat kelompok tani (Poktan). Umpamanya dalam suatu desa atau kecamatan ada 50 petani yang ingin membuka lahan baru, replanting atau revitalisasi maka dapat membentuk kelompok. Dan jika berlebih bibit yang ditangkarkan, mereka dapat menjual bibit mereka tersebut kepada petani lainnya,'' ujar Zulher.
Zulher pun berharap kepada petani dapat menjadi petani yang mengedepankan visi perkebunannya jauh ke masa depan. Jangan sampai karena alasan tidak punya dana maka dibeli bibit tidak berkualitas, sehingga mereka akan merugi puluhan tahun.
''Jika ingin maju, memang petani harus kreatif, berani dan mau dibimbing pemerintah. Apalagi dengan biaya penangkaran sendiri yang harganya masih dibawah harga pasaran bibit non berkualitas maka tidak alasan sebenarnya bagi petani untuk membeli bibit tidak berkualitas,'' tegas Zulher. (rls)
