MedanBisnis - Medan. Sekretaris Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia
(Apkasindo) Sumatera Utara (Sumut), Amar Arsyad menyebutkan, penyebab
anjloknya harga hasil perkebunan di Sumut bukan karena peraturan baru
dari pihak pasar dunia terkait pembatasan ekspor terutama untuk karet
dan kelapa sawit. Namun, karena regulasi Indonesia yang tidak tegas dan
seakan-akan membunuh petani di negeri sendiri.
"Petani kita banyak yang tinggal di kawasan hutan,
setelah dibuka lahan malah ada konsep hutan yang tidak boleh menebang
hutan untuk membuka lahan perkebunan. Memang ini benar tetapi mengapa
tidak dipertimbangkan terlebih dahulu dampaknya bagi petani sendiri. Di
sini terlihat bahwa RTRW pemerintah kita sendiri yang tidak jelas,"
tegasnya kepada MedanBisnis, Kamis (12/2) di Medan.
Hal ini, terlihat dengan adanya Undang- undang (UU) Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Inilah sebenarnya yang dapat membunuh para petani.
"Itukan sebenarnya tidak benar, jadi jangan hanya menyalahkan orang asing dan pengimpor hasil perkebunan kita, peraturannya lah yang seharusnya diperbaiki," ujarnya.
Karena itu, lanjutnya, Apkasindo menegaskan agar Sumut menghentikan ekspor hasil perkebunan ke luar negeri terutama CPO ke Eropa. Ini sudah diusulkan kepada pemerintah, agar hilirasasi lebih diperkuat. Contohnya, penggunaan biodiesel serta peningkatannya dari 5% menjadi 10 hingga 15 persen.
Di Amerika Latin kata dia, sudah menggunakan biodiesel, sementara di Indonesia belum menggunakannya. "Disinilah kita lihat pemerintah begitu lambat. Eropa itu tidak ada apa-apanya. Saya sempat kampanye di Belgia pada Januari lalu dan bertemu dengan Ketua Parlemen Uni Eropa dan mengusulkan soal ini. Tapi ia hanya tersenyum, inilah terlihat regulasi kita memang tidak jelas, apalagi keberpihakan pemerintah yang kurang terhadap petani, sementara petani perkebunan adalah penyumbang devisa sebesar 45 persen," ucapnya.
Karena itu, kata dia, untuk memberikan ketegasan kepada Uni Eropa, stop ekspor hasil perkebunan ke Eropa, perbaiki regulasi dan perkuat hilirisasi. (cw 01)
Hal ini, terlihat dengan adanya Undang- undang (UU) Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Inilah sebenarnya yang dapat membunuh para petani.
"Itukan sebenarnya tidak benar, jadi jangan hanya menyalahkan orang asing dan pengimpor hasil perkebunan kita, peraturannya lah yang seharusnya diperbaiki," ujarnya.
Karena itu, lanjutnya, Apkasindo menegaskan agar Sumut menghentikan ekspor hasil perkebunan ke luar negeri terutama CPO ke Eropa. Ini sudah diusulkan kepada pemerintah, agar hilirasasi lebih diperkuat. Contohnya, penggunaan biodiesel serta peningkatannya dari 5% menjadi 10 hingga 15 persen.
Di Amerika Latin kata dia, sudah menggunakan biodiesel, sementara di Indonesia belum menggunakannya. "Disinilah kita lihat pemerintah begitu lambat. Eropa itu tidak ada apa-apanya. Saya sempat kampanye di Belgia pada Januari lalu dan bertemu dengan Ketua Parlemen Uni Eropa dan mengusulkan soal ini. Tapi ia hanya tersenyum, inilah terlihat regulasi kita memang tidak jelas, apalagi keberpihakan pemerintah yang kurang terhadap petani, sementara petani perkebunan adalah penyumbang devisa sebesar 45 persen," ucapnya.
Karena itu, kata dia, untuk memberikan ketegasan kepada Uni Eropa, stop ekspor hasil perkebunan ke Eropa, perbaiki regulasi dan perkuat hilirisasi. (cw 01)
