Riauterkini-TEMBILAHAN-Badan Perizinan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPPMPD) Inhil menghimbau masyarakat tidak menjual lahannya kepada perusahaan perkebunan sawit, karena seharusnya polanya kerjasama kemitraan.
Kepala BPPMPD Inhil, Junaidi menyatakan, himbauan ini sebagai upaya proteksi Pemkab Inhil atas praktek jual-beli lahan yang berlangsung saat ini, diingatkan pihak perusahaan juga tidak melanggar komitmen (kesepakatan) yakni menjalin kerjasama kemitraan dengan masyarakat.
"Kami menghimbau masyarakat jangan menjual lahan mereka, perusahaan juga jangan melakukan praktek pembelian lahan masyarakat, karena melanggar komitmen mereka dalam membuka lahan perkebunan di Inhil yakni dengan pola kerjasama kemitraan," ungkap Kepala BPPMPD Inhil, Junaidi kepada riauterkinicom, Kamis (19/2/15).
Lanjutnya, praktek pembelian lahan masyarakat semacam ini di lapangan selain menimbulkan kerugian karena ketiadaan lagi lahan untuk berusaha, juga dapat memicu konflik, baik dalam keluarga juga sesama masyarakat. Sehingga rentan menimbulkan konflik horizontal yang pada akhirnya mengganggu kondusifitas daerah ini.
"Kami sudah memanggil beberapa perusahaan untuk mengingatkan agar tidak melanggar komitmen tersebut. Pihak pemerintahan desa juga ditekankan tidak terlibat dalam praktek yang cenderung merugikan masyarakat ini," tegas mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) ini.
Langkah Kepala BPPMPD Inhil ini sejalan dengan penegasan Bupati Inhil, HM Wardan yang meminta masyarakat dan mengingatkan perusahaan perkebunan sawit agar tidak melakukan praktek jual-beli lahan yang pada akhirnya justru merugikan masyarakat.
Karena beberapa waktu lalu, Bupati Inhil telah menegaskan tidak boleh sejengkal pun lahan masyarakat dijual dan dialih fungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit.
"Tidak boleh sejengkal pun lahan masyarakat dijual dan dialih fungsikan. Saya tidak akan mengeluarkan rekomendasi kepada perusahaan seperti ini," warning Bupati Inhil saat berkunjung ke Desa Pungkat beberapa waktu lalu. ***(adv/hum/mar)
